Apa yang di maksud dengan pengertian

Pasal 2

yang dimaksud dengan kata "wilayah" ("w" kecil) dalam pasal ini adalah "territoir" yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang 1945.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perkembangan dan pengembangan selanjutnya ialah perkembang- an dan pengembangan otonomi baik mengenai jumlah maupun tingkatnya dalam arti dapat berkembang kesamping, keatas dan atau kebawah.

Pasal 4

Untuk menentukan batas yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka setiap Undang -undang pembentukan Daerah dilengkapi dengan peta yang sejauh mungkin dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis daerah yang bersangkutan. Demikian pula mengenai perubahan batas daerah dan pembentukan atau perubahan batas Wilayah.

Pasal 5

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 6

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1964 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78), mempunyai ciri-ciri dan kebutuhan yang berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya. pertumbuhan dan perkembangan yang pesat menghendaki adanya susunan pemerintahan yang lebih menjamin dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu pasal ini memberikan kemungkinan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara, dalam wilayah-wilayahnya dapat mempunyai susunan pemerintahan yang berlainan dengan Daerah Tingkat I lainnya, yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri.

Pasal 7

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 8

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Umum

Ayat (2)

Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah haruslah disertai perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan, sehingga dengan demikian urusan pemerintahan yang diserahkan itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah ada kalanya tidak perlu disertaidengan penyerahan perangkatnya, yaitu apabila daerah yang bersangkutan telah mempunyai perangkat tersebut atau perangkat itu sebelumnya telah diserahkan kepadanya. Sebagai contoh, berbagai urusan di bidang pertanian telah diserahkan kepada Daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Pada waktu penyerahan itu disertai pula penyerahan perangkatnya, yaitu Dinas Pertanian Rakyat. Jika dikemudian hari terjadi penambahan penyerahan urusan di bidang pertanian, maka dalam hal ini dengan sendirinya tidak perlu disertai penyerahan pangkatnya lagi, karena perangkat itu telah ada pada Daerah

Pasal-pasal 9 sampai dengan 13

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Presiden dalam mengangkat Kepala Daerah dari antara calon-calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing masing calon, karena hal ini adalah merupakan hak prerogatip Presiden.

Pasal 16

Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini bertindak atas nama Presiden dalam mengangkat Kepala Daerah Tingkat II tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.

Pasal 17

Masa jabatan seorang Kepala Daerah adalah 5(lima) tahun, dihitung mulai tanggal pelantikannya. Apabila masa jabatan ini berakhir maka ia dapat diangkat kembali sebagai Kepala Daerah untuk masa jabatan ketiga kalinya di Daerah tersebut.

Pasal 18

Pengucapan sumpah bagi penganut-penganut agama tertentu dapat didahului dengan kata-kata penyebutan Tuhan Yang Maha Esa menurut agamanya masing-masing. Misal- nya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata-kata "Demi Allah".

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Maksud diadakannya larangan-larangan bagi Kepala Daerah yang dimuat di dalam pasal ini ialah untuk menghilangkan kemungkinan yang dapat mendorong Kepala Daerah berbuat hal-hal yang menyalahi tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Daerah

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 23

Ayat (1)

Sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi didalam Daerahnya, maka selayak- nyalah apabila Kepala Daerah bertindak mewakili Daerahnya dalam segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemerintah yang dipimpinnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Ayat (2)

berhubung dengan banyaknya tugas Kepala Daerah, maka apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya dalam hal-hal tertentu di luar dan di dalam Pengadilan. Penunjukan seorang kuasa harus dilakukan dengan resmi menurut prosedur yang berlaku.

Pasal-pasal 24 dan 25

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 26

Untuk mencegah kekosongan pimpinan pemerintah Daerah, baik bagi Daerah yang mempunyai Wakil Kepala Daerah maupun yang tidak mempunyai Wakil Kepala Daerah, maka pasal ini menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tentang pejabat yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Undang-undang dalam pasal ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 selama belum diubah atau diganti.

Pasal-pasal 28 sampai dengan 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Sifat terbuka rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sesuai dengan cita-cita Demokrasi PANCASILA, oleh karena dengan demikian Rakyat dapat mengikuti secara langsung tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat itu.

Ayat (2)

Rapat tertutup dapat diadakan apabila masalah yang akan dibicarakan bersifat rahasia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Mereka yang hadir dalam rapat-rapat tertutup yang sengaja membocorkan hal-hal yang dbicarakan dalam rapat tersebut sebelum Dewan membebaskannya, dapat dituntut di muka Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang obyektip dan bermanfaat yang memang seyogyanya harus dijamin dalam Negara Demokrasi PANCASILA. Namun demikian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memegang teguh kode etik yang mengandung prinsip bahwa sesuatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 35

Dalam menjalankan pemerintahan Daerah perlu dijaga jangan sampai Negara atau Daerah yang bersangkutan menderita kerugian. Yang menjalankan pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila Kepala Daerah melalaika tugasnya sehingga dapat merugikan Negara atau Daerah, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan administratip. Jika yang melalaikan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan demikian itu tidak dapat dijalankan. Karena itu untuk mengatasinya perlu ditentukan cara bagaimana hak dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu ahrus dijalankan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri dengan memperhatikan peraturan kepegawaian yang berlaku dan termasuk formasi pegawai Sekretaris Daerah.

Pasal-pasal 38 dan 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sah, merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan penempatan Peraturan Daerah itu dalam Lembaran Daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu disahkan.
Penempatan Peraturan Daerah di dalam surat kabar atau pengumuman dengan cara lain, seperti melalui radio dan televisi, tidak merupakan pengundangan yang sah melainkan suatu pengundangan yang sah melainkan suatu pengumuman biasa, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum dan belum mengikat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Paksaan yang dilakukan oleh penguasa eksekutip untuk menegakkan hukum dalam Undang-undang ini disebut "paksaan penegakan hukum" atau "paksaan pemeliharaan hukum". Paksaan penegakan hukum dianggap telah tersimpul dalam hak penguasa eksekutip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah, sehingga tidak perlu lagi untuk memberi dasar hukum tertulis mengenai hak penguasa eksekutip untuk melakukan paksaan yang dianggap perlu dalam menjalankan Peraturan Daerah. karena itu di dalam pasal ini hal itu tidak perlu diatur lagi. Yang diatur hanyalah mengenai pembebanan kepada pelanggar dengan biaya seluruh- nya atau sebagian, yang telah dikeluarkan oleh Daerah untuk melakukan paksaan penegakan hukum itu. Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum. Kiranya perlu ditegaskan, bahwa paksaan penegakan hukum itu hanya sah jika paksaan itu digunakan untuk menegakkan hukum.
Paksaan itu harus langsung tertuju pada pemulihan sesuatu keadaan yang sah atau pencegahan terjadinya sesuatu keadaan yang tidak sah. Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutip kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak memperdulikannya, baru dijalankan sesuatu tindakan yang memaksa. Pejabat yang menjalankan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar, harus dengan tegas diserahi tugas itu. Oleh karena paksaan penegakan hukum itu pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, maka paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara yang seimbang dengan beratnya pelanggaran.

Pasal-pasal 43 dan 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Oleh karena Kepala Daerah adalah penguasa eksekutip, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah apabila Peraturan Daerah itu tidak menunjuk pelaksana lain. Kepala Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pembantuan itu dapat dibuat Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 46

Badan Pertimbangan Daerah yang dimaksud dalam pasal ini ialah suatu Badan, yang baik diminta maupun tidak, bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai segala hal ikhwal tentang penyelenggaran pemerintahan Daerah. Agar supaya badan tersebut dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan yang bermanfaat bagi Kepala Daerah, maka Badan tersebut dapat senantiasa mengikuti perkembangan pemeritah Daerah, dalam arti tidak turut campur secara langsung dalam soal-soal pelaksanaan pemerintahan. Kiranya cukup jelas bahwa Badan tersebut tidak mempunyai kedudukan dan wewenang seperti badan Pemerintah Harian atau Dewan Pemerintah Daerah yang pernah ada.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Daerah setelah mendengar/meminta pendapat Fraksi-fraksi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal-pasal 50 sampai dengan 54

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 50 sampai dengan 54 ini harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Sumber pendapatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) golongan yakni :

Mengenai "lain-lain pendapatan yang sah" dapat ditegaskan, bahwa yang termasuk dalam golongan ini adalah pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain daripada yang tersebut dalam huruf a dan b, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah dan lain-lain.

Pasal-pasal 56 sampai dengan 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang berwenang mengadakan hutang piutang dan menanggung pinjaman adalah Kepala Daerah, yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah tersebut harus lebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan Kepala Daerah tersebut bagi Daerah Tingkat I maupun bagi Daerah Tingkat II, untuk dapat berlaku memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Ditentukannya Keputusan Kepala Daerah tersebut di bawah pengawasan prepentip langsung oleh Menteri Dalam Negeri adalah terutama karena mengadakan hutang piutang dan menanggung pinjaman itu sangat penting artinya dan besar pula akibatnya, karena dapat merupakan beban Rakyat, tidak saja untuk satu generasi, bahkan mungkin pula untuk beberapa generasi.
Di dalam Keputusan Kepala Daerah itu harus pula ditetapkan sumber-sumber untuk meemnuhi kewajiban membayar bunga dan angsuran-angsurannya, demikian pula cara pembayarannya. Keputusan Kepala Daerah itu dianggap sedemikian pentingnya, sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini, keputusan untuk mengadakan hutang piutang dan menanggung pinjaman itu tidak boleh diambil dalam rapat tertutup dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu hal yang sangat penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu :

Berhubung dengan itu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus terarah pada sasaran dengan cara yang berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena tahun anggaran Negara dengan tahun anggaran Daerah adalah sama dan Daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam praktek proses penyusunan dan pengesahan serta pengundangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu baru dapat diselesaikan beebrapa bulan setelah permulaan tahun anggaran.
Namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat di mulai sebelumnya. Selama proses itu berlangsung, kegiatan Pemerintahan Daerah yang memerlukan pembiayaan berlangsung terus. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan pasal ini.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Sudah sewajarnya bahwa Instansi yang lebih tinggi bertindak dan mengambil keputusan untuk mengatasi perselisihan yang timbul antara Instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya. Perselisihan itu dapat terjadi antara :

Perselisihan yang dimaksud dalam huruf a, b, c dan e diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, sedang perselisihan yang dimaksud dalam huruf d diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan. Perselisihan hyang dimaksud dalam pasal ini sudah tentu hanya mengenai perselisihan yang bersifat hukup perdata sudah jelas menjadi kompetensi Pengadilan.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68 sampai dengan 72.

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 73

Mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Keala Wilayah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, terutama dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Daerah maka Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu Walikotamadya dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 74

Maksud pasal ini adalah untuk menegaskan, bahwa wilayah Daerah Tingkat I adalah juga wilayah Propinsi atau Ibukota Negara, Oleh sebab itu nama dan batas Daerah Tingkat I adalah juga nama dan batas Propinsi atau ibukota Negara. Sehubungan dengan itu maka ibukota Daerah Tingkat I adalah juga ibukota Propinsi. Pengertian ini berlaku juga untuk Daerah Tingkat II.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan "sebutan" dalam pasal ini ialah sebutan Wilayah lainnya, yaitu wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam pasal 74 misalnya Kecamatan dan Kota Administratip

Pasal 76 sampai dengan 79

Cukup jelas.

Pasal 80 dan 81

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Kepala Wilayah Propinsi/Ibu kota Negara, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeldahan, dan penhyitaan. Pengaturan tatacara tindakan kep[olisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi/Ibukota Negara secara khusus tersebut bukan berarti bahwa Kepala Wilayah Propinsi/Ibukota Negara memiliki hak kekebalan terhadap tuntutan hukum.

Pasal 84 dan 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat-ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Susunan Organisasi dan formasi satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal-pasal 87 dan 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Pasal ini menentukan, bahwa pokok-pokok susunan organisasi dan hubungan kerja antara perangkat Pemerintah di daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dianggap penting, akrena pada hakekatnya tugas dan wewenangm perangkat Pemerintah di daerah itu sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Dengan adanya peraturan ini, maka dapatlah di hindarkan persentuhan wewenang dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 90

Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayhaguna dan berhasilguna serta dalam rangka usaha untuk sejauh mungkin menyeragamkan organisasi, maka perlu ditetapkan pola organisasi Pemerintah Daerah dan perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah. Pola organisasi ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan keadaan Daerah yang berbeda-beda.

Pasal 91 dan 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Meskipun Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 telah dicabut, akan tetapi sebutan "Daerah Istimewa Aceh" masih tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut sama dengan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I lainnya, dengan wewenang mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 yakni meliputi urusan-urusan pemerintahan sebagai berikut :

Disamping itu dengan berbagai Peraturan Pemerintah telah diserahkan pula urusan-urusan pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 94

Cukup jelas

Apa yang dimaksud dengan pengertian?

Apa pengertian dari maksud dan tujuan?

Apakah pengertian dan istilah itu sama?