Buku panduan buat spm 2022

• • 1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua)
    2. Uraian dalam SPM menyebutkan bulan pelaksanaan lembur beserta nomor dan tanggal SPK Lembur
    3. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) dari Aplikasi SAS
    4. ADK SPM dari Aplikasi SAS yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM (*.spm)
    5. Surat Setoran Pajak (SSP)
    6. Daftar Rekapitulasi pembayaran Honorarium/Tunjangan

KETENTUAN LAIN-LAIN :

1. Pengangkatan dalam jabatan tidak boleh berlaku surut (terutama dalam jabatan pertama)
2. Untuk pejabat struktural, bulan pertama tugas belajar tunjangan jabatan hilang
3. Tanggal pertama SK pengangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi tanggal TMT SK
4. Anak dinyatakan dewasa umur 21 tahun apabila tidak kuliah, dan 25 tahun apabila sekolah dengan ketentuan harus melampirkan Surat Keterangan Masih Kuliah setiap tahun.
5. Bila anak telah menyelesaikan sekolah/telah bekerja maka segera diubah statusnya dari daftar tanggungan gaji menjadi tidak dapat walaupun tanpa ijazah. Hal ini untuk menghindari kelebihan tunjangan anak beserta berasnya.
6. Anggota keluarga yang sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan keluarga agar segera dihapus
7. Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas dibayarkan melalui PT. Taspen/PT. ASABRI

II. SPM LS Non-Belanja Pegawai :

A. SPM Pembayaran Langsung (LS) NON Kontraktual :

1. SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
3. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya

B. SPM Pembayaran Langsung (LS) Kontraktual :

Sesuai Pasal 36 PMK 190/PMK.05/2012, data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

1. SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
3. ADK Kontrak
4. Karwas Kontrak (dicetak dari Aplikasi SAS modul PPK)
5. Karwas Realisasi Kontrak (dicetak dari Aplikasi SAS modul PPK)
6. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya
7. Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa gedung) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ) sesuai Lamp II PMK No. 145/PMK.05/2017
8. Untuk Jenis SPM-PNBP, SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai dengan SE yang masih berlaku.

Catatan : Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN,  jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN BUKAN langsung dilakukan UBAH

C. SPM untuk Belanja yang bersumber PNBP, dilengkapi dengan  :

1. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah dilegalisasi oleh KPPN. Khusus satker yang penerimaannya terpusat tidak melampirkan SSBP
2. Perhitungan maksimum pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.  

D. SPM Pengembalian/Restitusi  Pajak/Bea dan Cukai/PBB/ BPHTB/ Imbalan Bunga (IB) dilengkapi dengan:  

Surat Keputusan Pengembalian/ Restitusi Pajak/ Imbalan Bunga (IB) dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPP/KPBC).

E. SPM Pengembalian PNBP dilengkapi dengan  :

• • Surat Keterangan telah dibukuan
  • Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian.

128,448 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini