Hubungan indonesia dan asean indonesia bisa menjadi negara

Saat ini Indonesia telah menjadi negara denagan posisi yang sangat strategis di ASEAN dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di dunia. Selan itu, tingkat perekonomian Indonesia yang menjadi terbesar di ASEAN membuat Indonesia menjadi negara terpandang di kawasan regional. Oleh sebab itu Indonesia dituntut selalu mampu menjaga hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di dunia.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri RI, Al-Busyra Basnur, ketika memaparkan materinya di depan mahasiswa Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertajuk “Pandangan Dunia Internasional Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia” yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa HI (KOMAHI) UMY di Kampus Terpadu UMY, Kamis (25/9).

Busyra mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memang telah mempunyai pengaruh besar ditingkat regional khususnya di kalangan negara-negara ASEAN. Citra positif Indonesia itu ke depannya harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ia meyakini keberhasailan pemerintahan Presiden Yudhoyono pada bidang kerjasama ekonomi dengan negara lain akan terus ditingkatkan oleh pemerintahan selanjutnya.

“Saat ini Indonesia sudah berada di posisi strategis di tingkat ASEAN, maka jika posisi pemerintahan selanjutnya mampu mempertahankan hubungan harmonis negara kita dengan negara-negara lain, baik secara diplomatik maupun secara kerjasama ekonomi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa figur seorang pemimpin itu sangat menentukan pengaruh kita di dunia internasional” ujarnya.

Hubungan baik antar Indonesia dengan negara lainnya harus tetap dijaga, karena menurutnya fenomena globalisasi saat ini menutut setiap negara untuk melakukan kerjasama. Sebab, suatu persoalan yang dialami suatu negara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kerjasama dengan negara sahabat.

Di sisi lain, pengajar Prodi Hubungan Internasional UMY, Ratih Herningtyas, S.IP,MA mengatakan kebijakan luar negeri dan posisi strategis Indonesia dimata dunia akan sangat dipengaruhi oleh partai politik dalam negeri. Kendati partai politik di Indonesia kerap menuai kecaman namun Sistem kepartaian yang ada tetaplah penting karena parta politik melahirkan pemimpin, serta menjadi penyambung lidah Warga Negara Indonesia.

Dalam sistem tersebut dibutuhkankan sosok pemimpin yang mampu mengedepankan kepentingan rakyat. Ratih mengapreasiasi kebijakan luar negeri pemerintahan SBY yang akan segera berakhir.

“Suka atau tidak sistem kepartaian itu yang menjadi penting untuk menentukan pemimpin, tapi diharapkan juga bahwa dengan partai akan melahirkan figur pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat, kita lihat bagaimana partai mengantarkan SBY menjadi presiden, dan kini Jokowi, yang nanti juga sudah pasti peranan penting pengaruh serta posisi Indonesia di internasional” jelasnya.

Sementara itu akademisi UGM, Drs. Dafri Agussalim,MA menjelaskan timbulnya permasalahan antar negera yang mempunyai hubungan yang cukup baik, kerap terjadi lantaran kegagalan komunikasi yang baik antar negara. Ia mencontohkan permasalahan antara Indonesia dan Australia, terjadi karena adanya kasus penyadapan juga karena adanya kegagalan komunikasi antara kedua negara dan masyarakatnya. Hal itu harus dipahami secara bijaksana oleh masyarkaat dan pemerintahan kedua negara.

“Selain pengaruh antar negara, yang menjadi permasalahan bisa seperti halnya, kegagalan komunikasi antara kedua negara dan masyarakatnya, misalnya seperti pada permasalahan hubungan antara Indonesia dan Australia, Australia berpikir seharunya Indonesia bersikap dan bertindak seperti Australia, dan sebaliknya Indonesia berharap Australia bertindak seperti Indonesia. inilah permasalah yang bisa saja muncul dikarenakan tidak adanya rasa saling menghargai dan menjadi antara negara-negara yang sudah terjalin kerjasama yang cukup baik” jelas dosen HI UGM itu. (Shidqi)​

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

Nomor: SP.279/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2022

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial ekonomi regional ASEAN yang berkelanjutan di tengah ancaman eksternal seperti penyakit epidemi, perubahan iklim, dan masalah geopolitik. Memperkuat kerja sama lingkungan regional dengan semua pemangku kepentingan merupakan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, Tin Ponlok,  saat membuka pertemuan ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN) ke-33, pada 5 Oktober 2022, Siem Reap, Kamboja.

Pertemuan dihadiri oleh ASEAN member states (AMS), ASEAN Secretariat (ASEC), dan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), serta mitra wicara ASEAN dari Jepang, Korea, RRT, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rangkaian pertemuan ASOEN ke-33 mengusung tema “ASEAN Addressing Challenges Together“ di Siem Reap, Kamboja pada 3-7 Oktober 2022.

Delegasi RI (Delri) dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ary Sudijanto, selaku ASOEN Chair Indonesia. Anggota Delri terdiri atas tim KLHK dari unsur Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim-BSILHK, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), dan Biro Kerja Sama Luar Negeri serta unsur Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dan KBRI Phnom Penh Kementerian Luar Negeri.

“Secara umum, pertemuan ASOEN ke-33 membahas laporan hasil pertemuan 7 (tujuh) working groups dibawah ASOEN, membahas kegiatan/kerja sama terkait dengan ASOEN, dan kerja sama dengan mitra wicara untuk membahas perkembangan existing kerja sama dan potensi kerja sama baru bidang lingkungan hidup, serta membahas pergantian chairperson working group ASOEN,” kata Ary.

Pertemuan ASOEN ke-33 tersebut menyepakati hal-hal penting antara lain 1) mengesahkan draft ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP27 UNFCCC yang akan diadopsi kepala negara pada KTT ASEAN, November 2022; 2) mengesahkan keketuaan 7 working groups lingkungan hidup ASEAN periode 2022-2025, dengan Indonesia mengetuai ASEAN Working Group on Chemicals and Waste, dan 3) mencatat usulan penyusunan ASEAN Strategic Plan on Environment post-2025.

Terkait Indonesia, pertemuan menyepakati 3 hal penting yakni 1) mendukung ketuanrumahan Indonesia untuk 34th ASOEN and related meetings pada 2023; 2) mencatat undangan Indonesia untuk menghadiri 7th ASEAN Heritage Parks (AHP) Conference di Bogor, 30 Oktober-4 November 2022; dan 3) mencatat informasi Indonesia tentang peluang menyelenggarakan capacity-building workshop on marine plastic debris dalam kerangka AOIP pada 2023, selain Indonesia mengetuai ASEAN Working Group on Chemicals and Waste untuk periode 2022-2024.

“Dukungan dari ASOEN ke-33 ini bagi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan ASOEN ke-34 bersamaan dengan Chairmanship Indonesia pada ASEAN 2023 merupakan momentum penting. Hal ini menjadi salah satu sarana untuk menunjukan eksistensi kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama pilar sosial budaya ASEAN khususnya bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim dengan mendorong isu-isu prioritas yang sejalan dengan kepentingan nasional dan diharapkan dapat menghasilkan monumental achievement. BSILHK yang mendapat mandat sebagai national focal point ASOEN bersama para pihak akan memainkan peran strategis untuk mensukseskan agenda ini untuk kemajuan pengelolaan lingkungan hidup regional ASEAN,” jelasnya.

Sementara itu, dalam hal kerja sama ASEAN-mitra, pertemuan ASOEN ke-33 ini menyepakati 1) penyelenggaraan ASEAN-US dan ASEAN-EU Ministerial Dialogue on Environment and Climate Change  akan diselenggarakan back-to-back dengan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) ke-17 di Laos pada tahun 2023; dan 2) mendukung penyelenggaraan ASEAN-Japan Ministerial Dialogue on Environment and Climate Change dan ASEAN-Japan Environment Week pada 2023 di Laos; dan 3) melanjutkan implementasi ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan bidang lingkungan hidup, dengan fokus pada dukungan terhadap ASEAN pada topik marine debris, climate change, environmentally-sustainable cities, dan biodiversity.

Terkait AHP, pertemuan ini juga merekomendasikan dalam pertemuan AMME ke-17 nanti untuk menetapkan 4 taman nasional di Filipina dan VIetnam sebagai ASEAN Heritage Park. Dengan tambahan tersebut, akan ada 55 taman nasional berstatus AHP di Asia Tenggara. Selain itu, pertemuan juga mendukung usulan perubahan kriteria ASEAN Heritage Parks (AHP) untuk mengakomodasi AMS yang tidak memiliki taman nasional.

Kerja sama ASEAN di bidang lingkungan saat ini didasarkan pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC Blueprint) 2025 yang bertujuan agar terwujud masyarakat ASEAN yang bersifat inklusif, berkelanjutan, tangguh, dan dinamis. Sesuai dengan Visi-nya, kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup terutama berfokus pada aspek sustainability ASCC Blueprint 2025. Di bawah ASCC Blueprint 2025, dikembangkan ASEAN strategic plan on environment yang meliputi tujuh prioritas strategis yaitu: perlindungan alam dan keanekaragaman hayati, lingkungan pesisir dan pantai, pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim, bahan kimia dan sampah, pendidikan lingkungan hidup dan konsumsi dan produksi berkelanjutan.

_______

Penanggung jawab berita:

Website:

Youtube:

Facebook:

Instagram:

Twitter: